Rencana Aksi Penyuluh Pertanian di Desa-desa

Liputan6.com, Jakarta – Para penyuluh pertanian kontrak atau yang biasa disebut Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) yang berusia 35 terus memperjuangkan kejelasan nasibnya. Berbagai upaya telah banyak dilakukan, baik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional THL TBPP (FK Nas) maupun Presidium Perjuangan THL TBPP.

Sejumlah aksi pun telah dilakukan, seperti demontrasi besar-besaran di depan Istana Negara, Monumen Nasional, Kementerian Pertanian, audiensi dengan Menteri Pertanian yang diterima Kepala Badan BPPSDMP, dan upaya melalui gugatan hukum, baik jalur litigasi dan non litigasi.

Timor, THL TBPP asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyatakan sepatutnya Kemetenterian Pertanian berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib penyuluhnya yang tersebar di seluruh desa-desa agar diterima menjadi PNS melalui jalur khusus.

“Usia 35 tahun ke atas itu merupakan kumpulan para penyuluh pertanian sejak angkatan pertama. Mereka bekerja siang malam hingga telusur desa terjauh agar program pemerintah pusat dapat digerakkan hingga ke akar rumput, yakni petani di pedesaan,” katanya, dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, agar kinerja THL TBPP tak dipandang sebelah mata, Gatot Setiawan THL TBPP asal Kabupaten Malang, mengatakan pihaknya akan menggerakkan aksi unjuk kinerja dalam “THL TBPP Vaganza”.

“Tujuan kami hanya satu, yakni menagih janji pemerintah saat merekrut kami di awal yang akan prioritaskan menjadi PNS melalui jalur khusus, bukan malah masuk paket PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) seperti saat ini,” tandas Masduki, pemrakarsa pertemuan Silaturahmi THL TBPP se Jatim yang dihadiri ratusan penyuluh se Jatim.

Direktur Eksekutif Suara Petani Institute Tony Setiawan menyatakan bahwa lembaganya dengan senang hati membantu perjuangan para penyuluh kontrak yang selalu digadang Kementan sebagai garda terdepan suksesnya ketahanan pangan nasional.

“Kita berharap upaya mereka terbaca hingga gedung parlemen dan istana presiden,” katanya.

Pemerintah Lanjutkan Penataan 12 Kebun Raya

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terus melanjutkan penataan kawasan kebun raya di beberapa provinsi di Indonesia. Kehadiran kebun raya sebagai salah satu upaya konservasi tumbuhan secara ex-situ (pelestarian spesies diluar habitat alaminya).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan disamping konservasi tumbuhan dan keindahan, juga bermanfaat bagi konservasi air, tanah, dan udara. Kerjasama Kementerian PUPR dengan LIPI dalam pengembangan kebun raya dilakukan melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

“UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya pemenuhan RTH di kawasan perkotaan sebesar 30 persen dari luas kawasan perkotaan. Pengembangan kebun raya di bawah koordinasi LIPI, sementara Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur,” ujar Basuki di Jakarta, Minggu (26/8/2018).

Tugas yang dilakukan Kementerian PUPR adalah membuat masterplan atau rencana induk dan desain serta pelaksaan konstruksi berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam Kebun Raya. Sementara LIPI membuat konsep kebun raya sesuai peruntukan masing-masing.

“Rencananya akan ada 47 Kebun Raya yang akan kita bangun infrastrukturnya. Dengan membuat rencana induk, Kementerian PUPR dapat dengan mudah menentukan kebun raya mana yang prioritas dibangun. Kebun Raya juga diharapkan bisa menjadi daerah tampungan air dan menahan air di daratan selama mungkin saat musim hujan,” jelas dia.

Pada 2016, Kementerian PUPR telah mengeluarkan anggaran infrastruktur bagi 12 Kebun Raya sebesar Rp 182 miliar yang digunakan untuk pembangunan fisik, ruang terbuka hijau (RTH), dan pengawasan dengan durasi selama 180 hari kalender. Sebanyak 12 kebun raya tersebut antara lain Kebun Raya Bogor, Cibinong, Cibodas, Purwodadi, Eka Karya Bali , Liwa Lampung Barat, Balikpapan, Kuningan, Baturraden, Banua, Jompie Parepare dan Kendari.

Penataaan 12 kawasan kebun raya dilanjutkan Pada 2018. Dari 12 kebun raya, pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR yakni Kebun Raya Bogor, Cibinong, Eka Karya Bali, Baturraden.

Sementara 8 kebun raya lainnya dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi yakni Kebun Raya Batam, Liwa Lampung Barat, Itera Lampung Selatan, Cibodas, Banua (Kalsel), Kendari (Sultra), Sulut dan Jagatnatha (Jembrana Bali).

Kasus Sabu Anggota DPRD Langkat, Rumah Hingga Kebun Sawit Disita BNN

Liputan6.com, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita sejumlah aset milik anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara, Ibrahim bin Haan alias Ibrahim Hongkong. Harta tersebut diduga hasil pencucian uang dalam bisnis narkoba yang dilakoni Ibrahim.

“Beberapa item yang sudah diamankan BNN adalah buku tabungan/kartu ATM dari beberapa bank, rumah dan tanah, mobil, tanah persawahan, dan kebun kelapa sawit,” ujar Deputi Penindakan BNN Irjen Arman Depari melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (23/8).

BNN masih menelusuri aset-aset lain milik Ibrahim yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba. Petugas menindak dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan bandar narkoba.

“Pencarian saat ini difokuskan di Medan, Aceh dan Langkat. BNN akan berkoordinasi dengan PPATK dan pihak bank terkait untuk menelusuri aliran dana atau keuangan yang bersangkutan,” ucapnya.

Penangkapan Ibrahim bermula dari serangkaian pengungkapan kasus narkoba di tiga lokasi berbeda, yakni di sebuah kapal di perairan Aceh Timur, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Brandan pada Minggu (19/8) dan Senin (20/8).

Dalam operasi tersebut, BNN berhasil menyita barang bukti berupa tiga karung sabu seberat sekitar 105 kilogram dan 30 ribu ekstasi. Mantan politikus Partai Nasdem itu diduga pemain besar dan masuk jaringan narkoba internasional.

Freeport Jamin Tak Ada PHK Karyawan Saat Tambang Grasberg Tutup di 2019

Liputan6.com, Jakarta PT Freeport Indonesia akan mengakhiri aktifitas penambangan di tambang Open Pit Grasberg pada 2019. Bahkan diperkirakan pada akhir 2018, cadangan di tambang ini sudah habis. Feeport pun akan bertransisi ke tambang bawah tanah.

Memang, dalam masa transisi ini produksi Freeport akan menurun. Namun hal itu hanya bersifat sementara. Karena cadangan ore di dalam tambang Grasberg bawah tanah saat ini mencapai 1,9 miliar ton.

Kepala Teknik Tambang PT Freeport Indonesia Zulkifli Lambali mengatakan, sebenarnya masa transisi sudah dilakukan sejak 2017. Hanya saja, proses itu membutuhkan waktu 1-2 tahun.

Dia juga menegaskan dalam masa transisi ini tidak akan mengurangi karyawannya. Saat ini, pekerja organik Freeport yang masih menambang di Grasberg Open Pit sebanyak 426 orang.

“Orang-orang ini nantinya akan kita training untuk bisa bekerja di underground. Jadi tidak akan ada pengurangan SDM kita,” tegaa Zulfikri di Grasberg, Tembagapura, Sabtu (18/8/2018).

Dengan cadangan yang mencapai 1,9 miliar juta ton tersebut, dikatakan Zulfikri akan membutuhkan SDM yang cukup besar. Saat ini pegawai Freeport sendiri mencapai lebih dari 28 ribu orang, dimana sekitar 12 ribu orang bekerja di tambang bawah tanah.

Dijelaskannya, saat ini produksi Freeport sebesar 75 juta ton per tahun. Tahun depan, saat transisi, produksi akan anjlok ke 45 juta ton dengan tambang yang berproduksi yaitu tambang Big Gossn dan Deep Ore Zone (DOZ).

Saat berbarengan, Freeport juga tengah membangun fasilitas penambangan di bawah tanah untuk berproduksi di tambang Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone (DMLZ).

Dengan prediksi dua tambang ini bisa berproduksi tahun depan maka produksi pada 2020 akan menjadi 58 juta ton per tahun.

Kemudian naik di 2021 menjadi 68 juta ton per tahun dan pada 2022 akan kembali berproduksi dengan kapasitas seperti saat ini, yaitu 75 juta ton per tahun.

“Karena di GBC itu cadangan kita ada sekitar 936 juta ton di GBC dan 430 juta di DMLZ,” tambah doa.

Jika tambang Grasberg Open Pit nanti tak lagi beroperasi, Freeport ingin menjadikan lokasi ini sebagai wisata tambang dan pusat penelitian.

Antam Minati 20 Persen Divestasi Saham Vale di Tambang Sulawesi

Liputan6.com, Jakarta PT Aneka Tambang Tbk (Antam) minati divestasi saham 20 persen milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di lahan konsesi Sorowako, Sulawesi Selatan pada Oktober 2019.

Ketertarikan ini diungkapkan Direktur Utama Antam, Arie Prabowo Ariotedjo. “Divestasi Vale ini kita tertarik. Kan semuanya juga tergantung penawaran harga berapa valuasinya,” ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/8/2018).

Arie menambahkan, saat ini manajemen akan menunggu keputusan induk perusahaan dan pemegang saham untuk merealisasikan pembelian itu.

“Gini loh, holding bagaimana mengusai cadangan nasional. Jadi setiap perusahaan mau divestasi ya kita tertarik, tertarik bukan harus beli ya. Tertarik, tinggal valuasinya oke tidak,” ujarnya.

Jika hasil valuasi INCO cocok, Arie menjelaskan, proses untuk mengakuisisi saham Vale Indonesia akan memakai skema pembiayaan proyek (project financing).

“Sama halnya seperti PT Freeport Indonesia, project financing, karena sudah ada EBITDA,” pungkas dia.

Sebagai informasi, Vale Indonesia menguasai sebanyak 60 persen saham di lahan konsesi Sorowako, Sulawesi Selatan. Sedangkan sebesar 20 persen saham dikuasai oleh Sumitomo dan 20 persen saham lainnya merupakan milik pemerintah atau publik.

Adapun sesuai dengan klausul kontrak karya amandemen tahun 2014, Vale Indonesia dan Sumitomo harus mendivestasikan 20 persen sahamnya, sehingga porsi saham publik tahun depan menjadi 40 persen.