Cegah Korupsi, Satgas Dana Desa Terjun ke Kabupaten Serang

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kabupaten Donggala
dan Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018 menimbulkan
fenomena likuifaksi atau ‘tanah bergerak’

Jakarta
Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan monitoring
dan evaluasi (monev) penggunaan Dana Desa ke Kabupaten Serang pada 2-6
Oktober 2018. Hal itu bertujuan untuk mendorong pemaksimalan penyerapan
Dana Desa yang anggarannya setiap tahun semakin naik.

Tim monev
Satgas Kemendes PDTT yang diturunkan adalah M. Ma’roef Irfhany selaku
Koordinator Tim Monev serta Budi Harsoyo dan Asep Hamdani.

“Kami berharap manfaatnya kepada masyarakat akan lebih banyak,” ujar Ma’roef dalam keterangannya, Minggu (07/10/2018).

Dikatakan Ma’roef di hari pertama (02/10), rombongan Satgas DD
diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tb. Entus
Mahmud didampingi Sekdis DPMD Kabupaten Serang Rudi Suhartanto dan Kabid
PEM Epon Anih Ratnasih.

Selain
untuk melaksanakan monev di Serang, kedatangan Satgas DD juga dalam
rangka mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana korupsi.
Ma’roef menyampaikan masyarakat bisa mengadukan atau melaporkan bila
terjadi tindakan korupsi Dana Desa melalui call center Sargas DD 1500040
atau melalui email satgas.danadesa@kemendesa.go.id.

“Rata-rata pengaduan yang masuk 20 sampai 25 komulatif per harinya,” kata Ma’roef.

Melalui
arahan Mendes PDTT, Ma’roef mengungkapkan penggunaan Dana Desa bisa
diserap lebih optimal dan memperkecil sumber kebocoran. Oleh karenanya,
Satgas DD melakukan audit random secara masif dan tersebar di seluruh
Indonesia.

Dalam tugas ini, Satgas DD bekerja sama dengan
Kepolisian, Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan. Agar dalam pelaksanakan
audit, jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana mark up atau
pekerjaan fiktif, maka pelaku diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum
(APH) untuk diproses lebih lanjut.

Namun, bila temuan
administrasi karena ketidakmampuan perangkat desa, maka akan diberikan
pendampingan dalam penyelenggaraan Dana Desa sesuai dengan UU Desa dan
Permendes no.19 tahun 2018.

Selain itu, penyerapan Dana Desa
menjadi penting karena BPK dalam menetapkan kualifikasi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) juga dilihat dari penyaluran Dana Desa-nya terutama
yang tidak cair.

Pada kesempatan yang sama, Entus Mahmud
menyambut baik kunjungan Satgas DD untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas penggunaan Dana Desa di 326 desa di Serang. Pemda Serang juga
telah menganggarkan dana sebesar Rp 500 juta untuk peningkatan kualitas
perangkat desa.

Dia
menyatakan bahwa penyerapan Dana Desa tahun 2018 masih ada yang belum
tersalurkan tahap pertama di empat desa yaitu Desa Pudar Kecamatan
Pamarayan, Desa Kepandean Kecamatan Ciruas, Desa Pulo Panjang Kecamatan
Pulo Ampel dan Desa Silebu Kecamatan Kragilan.

Dalam kegiatan
itu, Satgas DD juga melakukan rakor bersama DPKAD, DPMD, Inspektorat dan
Polres Kabupaten Serang di kantor Inspektorat Kabupaten Serang.
Didampingi oleh TA PPM KPW 2 Banten Ewirta Lista dan TA PMD P3MD
Kabuoaten Serang M.Ilyas.

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *